Indonesia membutuhkan cetak biru pariwisata yang komprehensif untuk menghadapi persaingan global dan memastikan keberlanjutan sektor ini. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menekankan urgensi penyusunan *blueprint* ini, bukan hanya sekadar meningkatkan *branding* dan promosi. Sebuah kerangka kerja yang jelas akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang tengah melanda industri pariwisata Tanah Air.
PHRI melihat perlunya aturan dan pedoman yang tegas di dalam *blueprint* tersebut. Hal ini akan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatkan pengawasan, serta mendukung pertumbuhan ekosistem pariwisata secara berkelanjutan. Keberadaan *blueprint* ini sangat krusial untuk masa depan industri pariwisata Indonesia.
Blueprint Pariwisata: Kebutuhan Mendesak untuk Keberlanjutan
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menyatakan bahwa penyusunan *blueprint* lebih penting daripada sekadar mengganti target pasar. Blueprint akan menjadi panduan yang komprehensif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri pariwisata saat ini. Tanpa adanya pedoman yang jelas, sektor ini akan sulit berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.
Pembuatan *blueprint* ini, menurut Yusran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan tertib. Dengan demikian, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan devisa.
Mengatasi Persaingan Tidak Sehat dan Ilegalitas
Salah satu permasalahan yang mendesak adalah maraknya akomodasi ilegal di platform *online travel agency* (OTA). Persaingan tidak sehat ini merugikan pelaku usaha lokal yang telah memenuhi segala peraturan dan perizinan. Rumah-rumah yang disewakan melalui platform seperti Airbnb, seringkali beroperasi di luar aturan tata ruang dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pemerintah perlu menindak tegas praktik ilegal ini. Pengawasan yang ketat terhadap platform OTA dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting. Hal ini akan melindungi bisnis legal dan memastikan pemasukan negara dari sektor pajak tetap optimal. Kehilangan devisa akibat praktik ilegal juga harus diminimalisir.
Pariwisata Berbasis 5.0: Lebih dari Sekadar AI
*Blueprint* pariwisata juga perlu merinci target dan arah pembangunan pariwisata berbasis 5.0. Namun, PHRI menekankan bahwa hal ini tidak hanya sebatas pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Implementasi teknologi digital perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Penerapan AI dan teknologi digital telah banyak dilakukan di industri pariwisata. Contohnya, penggunaan aplikasi pemesanan kamar hotel dan robot pelayanan di restoran dan hotel. Namun, kesuksesan pariwisata 5.0 membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Pembangunan *blueprint* ini harus mencakup pelatihan dan pengembangan SDM untuk menghadapi transformasi digital yang pesat.
Pentingnya Pengembangan SDM
Pemerintah harus memperhatikan pergeseran industri pariwisata dari padat karya ke padat modal. Hal ini menuntut peningkatan kompetensi SDM agar tetap relevan dan kompetitif. Program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur sangat penting untuk mendukung perkembangan industri.
Industri pariwisata memerlukan SDM yang terampil dalam memanfaatkan teknologi, manajemen, dan strategi pemasaran digital. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia dapat bersaing secara global dan menjadi destinasi wisata unggulan.
Kesimpulan dan Rekomendasi
PHRI menyarankan agar pemerintah berhenti sering mengubah nomenklatur kementerian agar tidak mengganggu stabilitas industri pariwisata. Potensi sektor ini sangat besar, dan kestabilan kebijakan sangat penting untuk menarik investasi dan meningkatkan pemasukan negara. Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain seperti Arab Saudi yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan perekonomian.
Dengan penyusunan *blueprint* yang komprehensif, industri pariwisata Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Hal ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan pelaku industri. Langkah konkret dan komitmen yang kuat dari semua pihak akan menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata Indonesia di masa depan.
