Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya premanisme di Jawa Barat. Ia bahkan menyebut praktik tersebut telah mengakar hingga ke level pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan Dedi setelah penandatanganan kesepakatan revitalisasi tambak seluas 20 ribu hektar di Jabar bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proyek ini dinilai strategis dan tak boleh terganggu.
Premanisme Menghambat Pembangunan di Jabar
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya proyek revitalisasi tambak bagi perekonomian Jawa Barat. Proyek strategis ini, menurutnya, seringkali menjadi sasaran praktik premanisme.
Ia menjelaskan, pemahaman yang keliru tentang proyek pembangunan di Jabar seringkali dikaitkan dengan peluang mendapatkan uang. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemerasan.
“Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah memberikan penjelasan pada publik, ini proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahamannya) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” tegas Dedi.
Revitalisasi Tambak: Solusi bagi Nelayan dan Penangkal Premanisme
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme dalam proyek revitalisasi tambak ini.
Ia berharap proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi nelayan Jawa Barat. Mereka bisa terlibat sebagai pekerja budidaya, pengelola tambak, hingga pengelola hasil produksi.
Dengan demikian, nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan terhindar dari praktik pemerasan.
Berbagai pungutan liar yang terkait dengan pembangunan di Jabar, seperti pungutan untuk masuknya mobil proyek, penurunan batu, hingga pemasangan jaring, harus dihentikan.
Target Revitalisasi Tambak Pantura
Revitalisasi tambak Pantura direncanakan berlangsung selama dua tahun.
Total lahan tambak yang akan direvitalisasi mencapai 78.550 hektar. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan revitalisasi 20.413,25 hektar di empat kabupaten.
Keempat kabupaten tersebut adalah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Sebagian besar lahan yang akan direvitalisasi merupakan lahan milik negara.
- Bekasi: 8.188,49 hektar
- Karawang: 6.979,51 hektar
- Subang: 2.369,76 hektar
- Indramayu: 2.875,48 hektar
Semoga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat.
Keberhasilan revitalisasi tambak ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata pemberantasan premanisme dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi nelayan.
Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dapat meningkat dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
