Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Selasa, 17 Juni 2025. Tanggapan ini disampaikan di gedung dewan setelah seluruh fraksi menyampaikan masukan dan kritiknya.
Rico Waas menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dan kritik yang konstruktif dari berbagai fraksi. Ia mengakui bahwa pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya ideal, namun capaian pembangunan, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, telah menunjukkan hasil yang positif dan sesuai target. Pemerintah Kota Medan patut bersyukur atas pencapaian ini.
Tanggapan Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Wali Kota Medan menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis terkait laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tata kelola keuangan yang baik bukan hanya soal administratif, tetapi juga efektivitas dan pemerataan pembangunan. Hal ini sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan berkeadilan.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Medan tengah memperkuat pengawasan pengutipan pajak dan retribusi. Pengawasan ini melibatkan instansi teknis, inspektorat, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya digitalisasi sistem perpajakan juga sedang dipercepat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta meminimalisir kebocoran pendapatan.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Pemko Medan telah menerapkan langkah-langkah strategis. Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program yang tepat waktu dan berkualitas, serta penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemko Medan juga responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.
Detail Langkah Peningkatan PAD
Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu prioritas utama. Sistem ini akan mencakup pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara daring. Dengan sistem ini diharapkan akan lebih mudah mendeteksi potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain digitalisasi, peningkatan kapasitas petugas pajak juga menjadi fokus. Pelatihan dan peningkatan pengetahuan akan meningkatkan kemampuan petugas dalam mendeteksi potensi pajak yang belum tercatat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga akan terus ditingkatkan.
Pemko Medan juga akan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi Sumatera Utara. Kerja sama ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam rangka meningkatkan PAD.
Detail Langkah Pertahankan Opini WTP
Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder. Hal ini untuk memastikan agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan program yang tepat waktu dan berkualitas diawasi secara ketat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan merupakan kunci utama dalam mempertahankan opini WTP. Laporan keuangan disusun secara detail dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pemeriksaan oleh BPK RI.
Bersama Sekda Wiriya Alrahman, Rico Waas menanggapi pemandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan kota Medan yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara kedua pihak sangat krusial untuk kemajuan kota Medan.
Kesimpulannya, tanggapan Wali Kota Medan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Keberhasilan ini membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah kota dan DPRD Medan.
