Pemerintah Indonesia mengumumkan penambahan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di tengah potensi pelemahan ekonomi global. Bantuan ini berupa uang tunai dan beras, diberikan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang Kartu Sembako selama dua bulan, Juni dan Juli 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan dari dampak ekonomi global yang tak menentu. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai angka yang signifikan, yakni Rp11,93 triliun.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan Rp400 Ribu
Setiap KPM akan menerima tambahan uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli 2025. Artinya, total bantuan tunai yang diterima masing-masing KPM mencapai Rp400.000.
Penyaluran dana tambahan Kartu Sembako ini akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Mekanisme penyalurannya akan mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Bantuan Beras Sebanyak 20 Kilogram
Selain bantuan tunai, pemerintah juga memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama dua bulan. Total beras yang diterima setiap KPM adalah 20 kilogram.
Distribusi bantuan beras ini akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran, serta mempertimbangkan kepentingan petani.
Menjaga Keseimbangan Harga Beras dan Daya Beli
Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani dalam program bantuan ini. Hal ini untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat miskin, khususnya di perkotaan.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyatakan komitmen pemerintah untuk mencegah penurunan harga beras yang merugikan petani, sambil tetap memastikan aksesibilitas beras bagi masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini juga mempertimbangkan potensi dampak inflasi dan upaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memantau dampak program ini dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya melindungi masyarakatnya dari dampak negatif ekonomi global.
Dengan total anggaran mencapai Rp11,93 triliun, program ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan terkoordinasi antara kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan program ini.
