Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited telah menyalurkan kompensasi uang tunai kepada sekitar 20.000 jamaah haji Indonesia. Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kendala distribusi makanan yang terjadi pada 10 Juni 2025 (14 Zulhijah 1446 H), setelah puncak ibadah haji (Armuzna).
Penyaluran kompensasi dimulai pada 12 Juni 2025 di Hotel 614 Makkah, salah satu lokasi yang terdampak keterlambatan penyediaan makanan. Besaran kompensasi disesuaikan dengan jumlah makanan yang tidak diterima setiap jamaah.
Setiap jamaah menerima SAR 10 untuk sarapan (sekitar Rp 44.800), SAR 15 untuk makan siang (sekitar Rp 67.200), dan SAR 15 untuk makan malam (sekitar Rp 67.200). Total dana kompensasi yang disiapkan BPKH Limited diperkirakan mencapai SAR 900 ribu hingga SAR 1,5 juta (sekitar Rp 6,4 miliar).
Kronologi Kejadian dan Tindak Lanjut BPKH
Direktur BPKH Limited, Imam Ni’matullah, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan komitmen untuk memenuhi hak jamaah. BPKH tidak akan mencari alasan dan akan menyalurkan kompensasi secara langsung kepada jamaah yang masih berada di Makkah.
Bagi jamaah yang telah pulang ke Indonesia, kompensasi akan dikirimkan melalui rekening masing-masing. BPKH juga telah melakukan langkah korektif, seperti menambah dapur reguler untuk mempercepat distribusi makanan pada hari kedua.
Namun, dapur-dapur yang terbukti lalai akan mendapat sanksi tegas, termasuk blacklist dan tuntutan pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi. Dapur-dapur tersebut awalnya menyanggupi pesanan, namun mendadak menyatakan tidak mampu memenuhi pesanan karena berbagai alasan, seperti kerusakan alat dan mogok kerja karyawan.
Upaya Pencegahan Kejadian Berulang
BPKH Limited telah mengambil langkah cepat saat terjadi keterlambatan dengan membagikan makanan pengganti, seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE). Direktur Utama BPKH Limited, Sidiq Haryono, menyatakan permohonan maaf dan menekankan pentingnya layanan konsumsi dalam mendukung kekhusyukan ibadah haji.
Sebelumnya, BPKH telah bekerja sama dengan 15 mitra dapur lokal. Gangguan operasional yang tidak terduga menyebabkan layanan konsumsi terganggu, terutama pada hari pertama pasca-Armuzna. Langkah-langkah pencegahan akan diterapkan untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Respon Pemerintah dan Jamaah
Pemberian kompensasi ini dilakukan atas perintah langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh hak jamaah terpenuhi. Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH 2025, Ali Machzumi, mengapresiasi komitmen BPKH dalam memberikan kompensasi.
Para jamaah juga memberikan respon positif. Ketua Rombongan Kloter KNO 2, Justaman Arifin Karokaro, menyampaikan terima kasih atas tindakan cepat BPKH dan memastikan uang kompensasi akan segera didistribusikan kepada jamaah yang berhak.
Analisis dan Rekomendasi
Kejadian ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dan kontrak yang lebih ketat dalam pengadaan layanan konsumsi haji. BPKH perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap para mitra penyedia layanan, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan.
Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan, sehingga proses pengadaan dan distribusi konsumsi haji dapat dipantau dengan baik oleh publik. Sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik juga diperlukan untuk memudahkan identifikasi dan penanganan masalah yang mungkin terjadi.
Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem cadangan yang lebih handal untuk memastikan ketersediaan makanan bagi jamaah haji, khususnya pada periode-periode puncak ibadah. Hal ini bisa termasuk kerja sama dengan lebih banyak penyedia layanan atau peningkatan kapasitas dapur-dapur yang sudah ada.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi BPKH dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan haji di masa mendatang dan memastikan kenyamanan serta kepuasan jamaah haji Indonesia.
