Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal. Pembentukan Pansus ini masih dalam tahap kajian dan pertimbangan mendalam.
Cucun menjelaskan bahwa pembentukan Pansus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pansus biasanya dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan haji. Pembentukan Pansus tahun lalu, misalnya, dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan haji tahun 2024.
Keputusan final terkait pembentukan Pansus akan diambil setelah Timwas Haji DPR RI menyelesaikan pengawasan menyeluruh terhadap aspek pelayanan, manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Timwas akan memeriksa secara detail semua aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi masalah.
Jika dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan peran aparat penegak hukum, maka pembentukan Pansus akan dipertimbangkan. Proses ini memerlukan keterlibatan komisi terkait, termasuk Komisi III DPR yang membidangi hukum.
Pertimbangan Pembentukan Pansus Haji 2025
Ada beberapa pertimbangan penting yang menjadi dasar perencanaan pembentukan Pansus Haji 2025. Pertama, memastikan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana haji dan pelayanan jemaah. Kedua, menjamin transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dana atau praktik korupsi.
Ketiga, memperbaiki sistem dan prosedur penyelenggaraan haji agar lebih efektif dan efisien. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji agar lebih nyaman dan terbebas dari masalah. Pentingnya evaluasi yang komprehensif mendorong DPR untuk mempertimbangkan pembentukan Pansus.
Tugas dan Wewenang Pansus
Jika Pansus dibentuk, tugasnya akan meliputi investigasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji 2025. Pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Mereka akan menganalisis data dan informasi yang relevan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.
Wewenang Pansus cukup luas, termasuk meminta keterangan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Pansus juga berwenang untuk melakukan investigasi lapangan jika diperlukan.
Alternatif Penanganan Temuan Timwas
Meskipun pembentukan Pansus menjadi opsi utama, DPR juga mempertimbangkan alternatif lain. Salah satu alternatif adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) jika temuan Timwas Haji tidak terlalu signifikan dan dapat ditangani melalui jalur internal DPR. Panja memiliki wewenang yang lebih terbatas dibandingkan Pansus.
Pilihan antara Pansus dan Panja akan ditentukan berdasarkan hasil temuan Timwas. Jika temuan Timwas menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang serius, maka akan diusulkan pembentukan Pansus. Sebaliknya, jika temuan dapat ditangani melalui mekanisme internal, maka pembentukan Panja menjadi pilihan yang lebih tepat.
Harapan Ke Depan
Diharapkan, evaluasi menyeluruh melalui Pansus atau Panja akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Perbaikan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan, manajemen yang lebih efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih nyaman dan khusyuk, terbebas dari berbagai kendala dan masalah yang mungkin terjadi. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji juga menjadi hal krusial yang perlu terus diperbaiki.
Editor: Gita Esa Hafitri
