Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan baru-baru ini menyoroti lambatnya pembangunan Medan Islamic Centre (MIC) dan pengelolaan pasar UMKM di Kota Medan. Proyek MIC yang dimulai sejak tahun 2020 hingga kini belum juga rampung, memicu banyak keluhan dari masyarakat, khususnya warga Medan Utara.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Muslim Harahap, mengungkapkan banyaknya aduan yang diterima baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp. Warga mempertanyakan kapan pembangunan MIC akan selesai dan dapat difungsikan. Ketidakjelasan ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar tentang efisiensi anggaran serta perencanaan proyek tersebut.
Selain MIC, Fraksi Demokrat juga menyoroti sejumlah pasar UMKM di beberapa kecamatan yang terbengkalai. Ketidakjelasan pengelolaan pasar-pasar UMKM di Medan Marelan, Medan Tembung, dan beberapa kecamatan lainnya menjadi permasalahan serius. Kondisi ini menghambat perkembangan UMKM dan berpotensi merugikan para pelaku usaha.
Permasalahan Pembangunan Medan Islamic Centre
Lambatnya pembangunan MIC menjadi sorotan utama. Proyek yang telah berjalan selama beberapa tahun ini menimbulkan pertanyaan tentang kendala yang dihadapi. Apakah ada masalah terkait perencanaan, pengadaan bahan bangunan, atau kendala teknis lainnya yang menyebabkan proyek ini molor?
Transparansi informasi terkait progres pembangunan MIC juga perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Medan perlu memberikan laporan berkala kepada publik mengenai perkembangan proyek, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang akan diambil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang detail mengenai alasan keterlambatan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan pembangunan MIC. Kejelasan ini akan meredakan keresahan warga dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek publik yang penting ini.
Permasalahan Pengelolaan Pasar UMKM
Ketidakjelasan pengelolaan pasar UMKM menjadi masalah lain yang perlu segera ditangani. Hal ini mengakibatkan pasar-pasar UMKM tersebut terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Kondisi ini tentu merugikan para pelaku UMKM.
Pemerintah Kota Medan harus segera menentukan pengelola yang bertanggung jawab atas pasar-pasar UMKM tersebut. Pengelola yang tepat diharapkan mampu mengelola pasar dengan baik, memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan para pedagang dan pembeli. Keterlibatan para pelaku UMKM dalam menentukan pengelola juga dapat dipertimbangkan.
Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan pasar UMKM. Regulasi tersebut harus mengatur aspek perizinan, pembagian tempat, tarif sewa, serta pengelolaan kebersihan dan keamanan. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan pengelolaan pasar UMKM dapat berjalan lebih tertib dan efektif.
Solusi dan Tindak Lanjut
Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera memberikan penjelasan dan langkah konkret terkait pembangunan MIC dan pengelolaan pasar UMKM. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Pemerintah Kota Medan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek MIC dan pengelolaan pasar UMKM. Evaluasi tersebut harus melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, masyarakat, dan para pelaku UMKM. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi yang efektif.
Keberhasilan pembangunan MIC dan pengelolaan pasar UMKM akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera dan transparan.
Sebagai tambahan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melibatkan konsultan ahli untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pembangunan MIC dan mengembangkan strategi pengelolaan pasar UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut.
