Indonesia tengah gencar mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya mitigasi dampak pembangunan infrastruktur.
Bukan hanya sekadar membangun jalan, pelabuhan, dan kota, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Keterlibatan berbagai pihak pun menjadi kunci keberhasilan.
Strategi Indonesia Menuju Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan strategi komprehensif. Kolaborasi dengan sektor swasta dan inovasi pembiayaan menjadi krusial.
Sri Mulyani menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Kerjasama dan inovasi menjadi kunci utama.
Pendanaan Infrastruktur: Menggali Potensi Swasta dan Inovasi Pembiayaan
Sejak 2022, Indonesia telah menerapkan kerangka kerja berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk pembiayaan infrastruktur. Langkah ini berhasil menarik investasi senilai US$ 18,8 miliar.
Selain ESG, pemerintah juga aktif mendukung kemitraan publik-swasta (PPP) melalui berbagai skema. Diantaranya adalah Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF).
Pemerintah juga memanfaatkan skema Availability Payment untuk proyek-proyek strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek.
Sebagai bentuk inovasi pembiayaan lainnya, pemerintah mengembangkan platform SDG Indonesia One (SIO). SIO adalah platform blended finance yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Melalui SIO, pemerintah telah berhasil menghimpun komitmen investasi sebesar US$ 3,29 miliar dari 38 mitra. Dari jumlah tersebut, US$ 396 juta telah terealisasi.
Green Sukuk: Menarik Investasi Ramah Lingkungan
Penerbitan obligasi hijau syariah atau Green Sukuk juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Green Sukuk diterbitkan baik secara global maupun domestik.
Sejak 2018, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk global senilai US$ 6,6 miliar (sekitar Rp106,92 triliun dengan kurs Rp16.200 per dolar AS) dan Green Sukuk domestik senilai Rp78,8 triliun.
Penerbitan Green Sukuk ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menggabungkan prinsip keuangan syariah dengan keberlanjutan lingkungan. Ini menarik minat investor yang peduli lingkungan.
Dengan berbagai strategi yang telah dan akan dijalankan, Indonesia optimis dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama dan inovasi terus menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.
