Anggota DPRD Medan, Sri Rezeki, mengeluarkan pernyataan keras terkait pemotongan anggaran sebesar 41 persen pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan. Ia menilai pemotongan ini sangat merugikan pelaku UMKM di Medan.
Sri Rezeki menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Kota Medan. Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada program pemberdayaan dan pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.
Ia menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru mengorbankan sektor yang paling rentan terhadap dampak ekonomi. Menurutnya, seharusnya anggaran untuk pemberdayaan UMKM justru ditingkatkan, bukan dikurangi. Apalagi mengingat peran penting UMKM dalam menghadapi masa sulit seperti pandemi Covid-19.
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap UMKM Medan
Pemotongan anggaran tersebut mengancam kelangsungan berbagai program penting. Program pelatihan digital marketing, misalnya, sangat krusial bagi UMKM agar dapat bersaing di era digital saat ini. Tanpa pelatihan yang memadai, UMKM akan kesulitan memasarkan produk mereka secara efektif.
Selain itu, pemotongan anggaran juga dapat mengurangi bantuan akses permodalan dan pembinaan manajemen usaha yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM, serta memperkecil peluang mereka untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan.
Jumlah pelaku UMKM di Kota Medan yang mencapai ratusan ribu menjadi pertimbangan penting. Kebutuhan pendampingan dan pembinaan yang menyeluruh sangat besar. Pemotongan anggaran ini jelas akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan.
Solusi dan Rekomendasi
Sri Rezeki menyarankan agar pemerintah daerah mencari alternatif sumber pendanaan lain. Salah satu alternatif yang bisa dijajaki adalah kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini bisa menjadi solusi tambahan untuk menopang kekurangan anggaran.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran. Prioritas harus diberikan kepada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk UMKM. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan.
Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM tidak bisa diabaikan. Pelatihan tidak hanya terbatas pada digital marketing, tetapi juga mencakup manajemen keuangan, produksi, dan inovasi produk. Semua ini membutuhkan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Strategi Penguatan UMKM di Medan
Sri Rezeki berharap agar pemerintah daerah dan DPRD Medan dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Keberlangsungan dan perkembangan UMKM di Medan sangat penting untuk menunjang perekonomian daerah. Perhatian serius dan komitmen yang kuat dibutuhkan untuk memastikan UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Medan, khususnya Komisi III, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan program pemberdayaan UMKM tetap berjalan optimal. Hal ini penting agar UMKM di Medan dapat berkontribusi maksimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, Sri Rezeki berharap agar aspirasi para pelaku UMKM dapat didengar dan direspon dengan serius oleh pemerintah. Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
Editor: Pran Hasibuan
Terkini:
Berikut beberapa berita terkini terkait Medan (tanpa detail isi berita): BPBD Medan Latih Pelajar; Gebyar Pendidikan Meriah; Job Fair Medan Buka Lowongan; Wali Kota Medan Sambut Rencana Indosat; Empat Pulau Kembali Kepelukan Aceh; Paripurna DPRD Medan; Aktivitas Bongkar Muat; Bangunan Tanpa PBG; Fraksi Demokrat Soroti Proyek; RPJMD 2025-2029; SPMB 2025 Kota Medan; Rico Waas Diminta Batalkan Pendayagunaan Aset; Kabid Perkim Kena ‘Sental’; Tinjau Rumah Perlindungan Sosial; Polemik Sewa Lahan; Fraksi Demokrat Pertanyakan; Fraksi PKS Apresiasi; Kritik PUD Pasar Medan; Fraksi PDI-P Nonaktifkan.
