Indonesia tengah bertransformasi menuju ekonomi hijau, sebuah langkah besar yang memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan. Namun, perjalanan menuju transisi energi ini tidaklah mudah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli baru-baru ini menyoroti sejumlah tantangan krusial yang dihadapi sektor energi Indonesia dalam hal SDM, khususnya dalam konteks transisi energi dan ekonomi hijau.
Tantangan ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan juga memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga sektor industri. Persiapan yang matang dan terencana sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh masyarakat.
Kompetensi SDM: Kesenjangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan
Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kompetensi di sektor energi terbarukan. Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen kompetensi yang dimiliki pekerja Indonesia saat ini diperkirakan akan menjadi tidak relevan dalam 10 tahun mendatang.
Hal ini terutama disebabkan oleh pergeseran cepat menuju ekonomi hijau dan pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia sendiri menargetkan penambahan kapasitas energi sebesar 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persennya berasal dari sumber energi terbarukan seperti solar, geothermal, dan bioenergi.
Namun, Indonesia masih kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik di bidang energi terbarukan dan berkelanjutan. Ini menjadi celah besar yang perlu segera diatasi.
Institusi pendidikan, sebagai pilar penting dalam pengembangan SDM, dinilai masih terlambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan SDGs. Mereka perlu memperbarui kurikulum dan pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri energi masa depan.
Hubungan Industrial dan K3: Fondasi Penting Transisi Energi
Tantangan selanjutnya adalah membangun hubungan industrial yang transformatif dan menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bersifat preventif. Menaker menekankan pentingnya kolaborasi, pembelajaran, dan kepemimpinan dalam membangun budaya K3 yang kuat.
Hubungan industrial yang harmonis dan kolaboratif sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri energi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Human Capital Summit 2025: Langkah Strategis Menuju Transformasi Tenaga Kerja
Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM menginisiasi Human Capital Summit (HCS) 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari dalam dan luar negeri.
HCS 2025 bertujuan merancang kerangka kebijakan komprehensif untuk mendukung percepatan transformasi tenaga kerja dalam menghadapi hilirisasi dan ketahanan energi. Hal ini selaras dengan tujuan transisi energi Indonesia.
Summit ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan efektif untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, memperkuat hubungan industrial, dan meningkatkan budaya K3 di sektor energi.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan HCS 2025 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan SDM Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang di sektor energi masa depan.
Kesimpulannya, transisi energi di Indonesia memerlukan strategi yang terintegrasi dan komprehensif, termasuk pengembangan SDM yang tepat. Tantangan yang ada, meskipun besar, bukanlah halangan yang tidak dapat diatasi. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri, Indonesia dapat memastikan keberhasilan transisi energi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Peran aktif semua pihak dalam mengatasi kesenjangan kompetensi, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan memprioritaskan K3 akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
