Pemerintah Indonesia tengah gencar membangun Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menargetkan pembangunan 200 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026, dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab utama.
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat tahap pertama telah memulai perekrutan siswa, guru, dan tenaga pendidik. Sekolah-sekolah ini memanfaatkan fasilitas gedung milik Kemensos dan beberapa gedung sementara milik pemerintah daerah. Peluncuran resmi direncanakan pada 14 Juli 2025.
Wamensos Mendesak Pengusulan Lahan Permanen Sekolah Rakyat
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pengusulan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat. Ia meminta kepala daerah segera mengusulkan lahan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai lokasi pembangunan sekolah permanen.
Sekolah Rakyat yang beroperasi saat ini masih bersifat sementara, memanfaatkan gedung milik Kemensos, Kemenaker (dalam bentuk Balai Latihan Kerja/BLK), dan beberapa gedung sementara Pemda. Pembangunan sekolah permanen ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2026.
Permintaan ini disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi beberapa kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Audiensi dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Aceh Bireun, serta Kepala Dinas Sosial Palu.
Kolaborasi Kemensos dan Kemenaker untuk 100 Titik Sekolah Rakyat Tambahan
Untuk 100 titik Sekolah Rakyat tambahan, Kemensos akan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan pemerintah daerah. Kegiatan belajar mengajar akan memanfaatkan fasilitas BLK dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Kemenaker dan Pemda.
Agus Jabo menjelaskan, lokasi sementara saat ini diperkirakan tidak akan mampu menampung jumlah siswa yang lebih banyak pada tahun ajaran berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan sekolah permanen sangat mendesak.
Kriteria Pengusulan Lahan dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Pemprov, Pemkab, dan Pemkot perlu memenuhi beberapa kriteria dalam mengusulkan lahan. Lahan yang diusulkan harus bebas sengketa dan berada di lokasi aman, terhindar dari ancaman bencana.
Idealnya, lahan yang diusulkan seluas 8,2 hektare, namun pemerintah akan menyesuaikan jika Pemda hanya mampu menyediakan lahan yang lebih kecil. Sekolah Rakyat akan dilengkapi fasilitas unggulan seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, tempat ibadah, dan perpustakaan.
Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan agar program Sekolah Rakyat ini dijalankan dengan jujur dan transparan. Proses perekrutan siswa harus bersih dari kecurangan dan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Beberapa daerah telah menyiapkan proposal pengusulan lahan, termasuk Palu yang akan menggunakan Sentra Nipotowe Palu sebagai lokasi Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta integritas para pelaksana di lapangan. Semoga dengan adanya sekolah permanen, kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia dapat lebih terjamin.
