Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap memperkuat upaya penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal ini ditandai dengan segera dilantiknya Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) baru. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, khususnya dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara.
Dirjen Gakkum ESDM Segera Dilantik: Harapan Baru Atasi Tambang Ilegal
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan pelantikan Dirjen Gakkum akan segera dilaksanakan. Presiden telah menetapkan sosok yang akan menduduki posisi tersebut, meskipun identitasnya masih dirahasiakan.
Organisasi Dirjen Gakkum pun telah disiapkan. Keberadaan direktorat jenderal ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini menjadi kendala.
Evaluasi IUP dan Peran Dirjen Gakkum yang Baru
Sebelum pembentukan Dirjen Gakkum, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP sejak tahun 2022. Hasilnya, sebanyak 2.078 IUP dicabut karena berbagai ketidakpatuhan.
Dirjen Gakkum nantinya akan berperan penting dalam mengawasi kepatuhan pemegang IUP terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan ini meliputi aspek persyaratan kegiatan pertambangan, kepatuhan perizinan, dan dampak ekonomi dari masing-masing IUP, termasuk penyerapan tenaga kerja.
Tugas dan Wewenang Dirjen Gakkum
Dirjen Gakkum akan memiliki wewenang luas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Hal ini meliputi investigasi, penyelidikan, dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pertambangan.
Dirjen Gakkum juga akan berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pertambangan ilegal.
Transparansi dan Tata Kelola Pertambangan yang Lebih Baik
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa Dirjen Gakkum akan dipimpin oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, tentara, atau jaksa. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik tambang ilegal secara tegas.
Bahlil mengakui kurangnya transparansi dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah lambatnya proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dengan adanya Dirjen Gakkum, diharapkan tata kelola pertambangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah Strategis Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan
Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan Dirjen Gakkum antara lain meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan meningkatkan transparansi informasi terkait pertambangan.
Penting juga untuk membangun sistem pelaporan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sektor ini.
Pelantikan Dirjen Gakkum menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan sektor pertambangan yang lebih baik. Dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik pertambangan ilegal dapat ditekan dan keuntungan ekonomi dari sektor ini dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat dan negara. Keberhasilan Dirjen Gakkum akan menjadi penentu terwujudnya tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
