Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyerukan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menanggapi polemik pertambangan di Indonesia. HIPMI menekankan perlunya kewaspadaan terhadap upaya-upaya pihak asing yang berupaya membentuk opini publik yang merugikan kepentingan nasional. Framing negatif terhadap industri pertambangan dalam negeri dapat merusak citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa isu lingkungan dalam pertambangan seringkali dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh aktor asing. Hal ini harus diantisipasi dengan tegas. Indonesia harus mampu mengendalikan narasi seputar pengelolaan sumber daya alamnya sendiri dan tidak terpengaruh oleh opini dari luar negeri.
Anggawira menambahkan pentingnya melihat industri pertambangan dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai sektor yang strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan, seperti baterai, kendaraan listrik, dan energi bersih. Kontribusi Indonesia dalam sektor ini sangat penting bagi dunia.
Polemik Tambang Raja Ampat: Antara Ekonomi dan Lingkungan
Polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan. Kekhawatiran akan dampak lingkungan menjadi perhatian utama publik. Namun, di sisi lain, pertambangan juga merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional dan transisi energi Indonesia.
Industri pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, berkisar antara 6% hingga 7%. Sektor ini juga menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu orang dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta royalti yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Regulasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat tata kelola pertambangan melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Kedua regulasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan lingkungan dan mendorong hilirisasi. Namun, tantangan terbesar bukan terletak pada regulasi itu sendiri, melainkan pada penegakan hukum.
Konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum sangat krusial untuk memastikan praktik pertambangan yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah perlu tegas dalam menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan perlindungan dan insentif bagi perusahaan yang patuh hukum. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sekaligus melindungi lingkungan.
Tantangan Ke depan
Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk melawan narasi negatif dari pihak asing. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas investasi dan citra positif Indonesia di mata internasional. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Peningkatan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci keberhasilan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dengan pendekatan yang berimbang dan terukur, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alamnya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kesimpulan
Perdebatan seputar pertambangan di Raja Ampat menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia. Diperlukan keseimbangan yang cermat antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan demikian, Indonesia dapat membangun industri pertambangan yang berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyatnya tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Editor: Burhanudin Ghafar Rahman
Tags: Raja Ampat, Tambang, HIPMI
Artikel Terkait:
