Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI baru-baru ini. Fokus utama pembahasan adalah isu krusial yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi, dua pilar penting dalam pembangunan daerah, khususnya dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kaltim. Kunjungan ini menghasilkan sejumlah poin penting terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim, yang diwakili Gubernur Rudy Mas’ud, aktif menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada Komisi VI DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen Kaltim dalam membangun kemitraan strategis untuk pengembangan wilayah.
Ketahanan Pangan Kaltim: Tantangan Pupuk dan Ketersediaan Gas
Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya pembahasan mengenai rasio elektrifikasi dan kebutuhan pupuk di Kaltim. Ia juga menyoroti isu energi, baik energi terbarukan maupun energi fosil.
Ketersediaan pupuk menjadi isu sentral yang dibahas dalam kunjungan kerja tersebut. Hal ini mengingat pentingnya pupuk untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk di Kaltim. Ini sejalan dengan program swasembada pangan pemerintah.
Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia memaparkan berbagai proyek yang telah dan akan dilakukan, termasuk rencana pembangunan pabrik baru di Bontang. Pembangunan pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pupuk di Kaltim.
Tantangan utama produksi pupuk terletak pada ketersediaan dan harga gas. Gas menyumbang 70 persen dari biaya produksi pupuk.
Pupuk Indonesia meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menjamin ketersediaan dan harga gas yang stabil. Hal ini krusial untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas produksi, baik di Kaltim atau Aceh.
Energi Kaltim: Menyeimbangkan Energi Hijau dan Fosil
Kaltim memiliki potensi besar sumber daya energi, baik terbarukan maupun fosil. Pemanfaatan potensi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pembahasan mengenai energi hijau menjadi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kaltim memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan.
Selain energi terbarukan, Kaltim juga memiliki sumber daya energi fosil yang signifikan. Pemanfaatan energi fosil perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Komisi VI DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi VII untuk memastikan dukungan ketersediaan gas bagi Pupuk Indonesia. Koordinasi antar komisi ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program.
Pemerintah pusat perlu memperhatikan masyarakat Kaltim. Potensi sumber energi dan kekayaan alam Kaltim dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk IKN
Gubernur Rudy Mas’ud berharap Kaltim dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. Sinergi ini bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Pembangunan IKN membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerataan ekonomi dan akses terhadap layanan publik menjadi fokus utama.
Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI melibatkan sejumlah BUMN, termasuk Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Pelni. Keterlibatan BUMN menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di Kaltim.
Program pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mencegah kebocoran pupuk bersubsidi. Hal ini penting untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran.
Meskipun bahan baku mayoritas impor, seperti fosfat dari Yordania, isu ketersediaan gas menjadi prioritas utama. Ini menandakan pentingnya kemandirian energi dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Kaltim.
Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kaltim menghasilkan komitmen untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Hal ini akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan Kaltim, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era pembangunan IKN. Keberhasilan ini memerlukan komitmen bersama dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan semua program berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kaltim.
