Aksi damai digelar puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Pekanbaru pada Rabu (4/6/2025). Mereka tergabung dalam Pengurus Daerah KAMMI Pekanbaru dan menyuarakan keresahannya terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru.
Aksi yang bertajuk “100 Hari Kerja Pemerintahan Kota Pekanbaru: Mau Dibawa ke Mana Pekanbaru?” ini berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan momentum penyampaian kajian ilmiah dan pernyataan sikap atas berbagai permasalahan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Kritik terhadap Kinerja Pemko Pekanbaru
Koordinator lapangan aksi, M. Wahyudi, dalam orasinya menyampaikan kritikan tajam. Ia menilai kinerja Pemko Pekanbaru selama 100 hari pertama masih stagnan dan belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa hal. Persoalan banjir yang kerap melanda kota, masalah sampah yang belum teratasi, serta ketimpangan infrastruktur dan jalan rusak masih menjadi momok bagi masyarakat.
Wahyudi juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota yang dinilai terlalu fokus pada pencitraan di media sosial. Ia menganggap Wali Kota lebih mementingkan “gimmick” ketimbang mencari solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi warga Pekanbaru. Hal ini tentu saja menjadi sorotan dan kekecewaan tersendiri bagi para demonstran.
Persoalan Banjir dan Sampah
Permasalahan banjir dan sampah menjadi dua poin krusial yang dikritik dalam aksi tersebut. Pekanbaru kerap dilanda banjir, terutama saat musim hujan. Sistem drainase yang buruk dan pengelolaan sampah yang kurang efektif menjadi penyebab utama. Mahasiswa menuntut Pemko Pekanbaru untuk segera mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi sementara yang sifatnya hanya tambal sulam.
Pengelolaan sampah juga menjadi masalah yang sangat mendesak. Pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi, menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah dan memperkuat sistem pengolahan sampah yang sudah ada.
Ketimpangan Infrastruktur dan Jalan Rusak
Selain banjir dan sampah, ketimpangan infrastruktur dan kerusakan jalan juga menjadi sorotan. Banyak jalan di Pekanbaru yang rusak parah dan belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Kondisi ini tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Mahasiswa meminta Pemko Pekanbaru untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan jalan rusak.
Ketimpangan infrastruktur juga terlihat pada perbedaan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah Pekanbaru. Ada beberapa wilayah yang mendapatkan infrastruktur yang baik, sementara wilayah lain masih tertinggal. Mahasiswa mendesak Pemko Pekanbaru untuk memperhatikan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah kota.
Tuntutan dan Ultimatum KAMMI Pekanbaru
M. Benny Fachrozie, Kepala Kebijakan Publik PD KAMMI Pekanbaru, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Ia mendesak Pemko Pekanbaru untuk mengurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan transparan.
Ketua Umum PD KAMMI Pekanbaru, Arifuttajjalli, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan sekaligus pengingat serius bagi pemerintah kota. Mereka menuntut solusi konkret dan mendesak Pemko Pekanbaru untuk membuka ruang dialog yang inklusif agar kebijakan pembangunan Pekanbaru bisa berjalan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat.
Aksi diakhiri dengan sholat Ashar berjamaah dan penyampaian pernyataan sikap. Kekecewaan disampaikan karena Wali Kota tidak menemui massa aksi. KAMMI Pekanbaru memberikan ultimatum 24 jam kepada Wali Kota untuk memfasilitasi dialog terbuka. Ancaman aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan dilakukan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Informasi Tambahan
Pemerintah Kota Pekanbaru perlu segera merespon tuntutan mahasiswa ini dengan serius. Transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Pemko Pekanbaru juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan dan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya yang ada. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat, sangat penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah tak hanya diukur dari infrastruktur semata, namun juga kesejahteraan masyarakatnya. Pemko Pekanbaru perlu memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara berimbang dan berkeadilan. Dengan demikian, Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih baik dan layak huni bagi seluruh warganya.
Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemko Pekanbaru agar mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara profesional dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota sangatlah penting. Pemko Pekanbaru perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah, konsultasi publik, dan sebagainya.
Editor: Bilhaqi Amjada A’raaf
