Keberadaan “Pak Ogah”, pengatur lalu lintas ilegal, menjadi masalah serius di Pekanbaru. Mereka sering ditemukan di titik-titik rawan macet, seperti putaran balik dan persimpangan padat. Tindakan mereka, alih-alih membantu, justru memicu kemacetan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Pak Ogah menghentikan arus lalu lintas secara tiba-tiba untuk memprioritaskan kendaraan yang ingin berbalik arah. Mereka meminta imbalan uang secara seikhlasnya. Praktik ini menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas karena pengemudi terpaksa mengerem mendadak, terutama di jam sibuk.
Banyak pengendara merasa terintimidasi dan dipaksa memberi uang. Aksi ini meresahkan karena dilakukan tanpa koordinasi dan kewenangan resmi, menciptakan kebingungan di jalan raya. Keberadaan mereka menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Dampak Negatif Pak Ogah di Pekanbaru
Dampak negatif keberadaan Pak Ogah sangat terasa bagi masyarakat Pekanbaru. Selain potensi kecelakaan dan kemacetan, praktik ini juga mencoreng citra kota dan menimbulkan keresahan. Ketidakpastian dan ketidakadilan yang mereka timbulkan membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman dan was-was.
Dari sisi hukum, tindakan Pak Ogah jelas melanggar aturan. Mereka beroperasi tanpa izin dan otoritas yang sah. Keberadaan mereka juga menunjukan celah pengawasan di instansi terkait yang seharusnya bertanggung jawab atas ketertiban lalu lintas.
Secara sosial, tindakan Pak Ogah menciptakan budaya negatif. Praktik meminta uang secara paksa ini mengajarkan perilaku tidak terpuji dan melanggar norma kesopanan dan ketertiban. Hal ini juga bisa menginspirasi tindakan serupa di bidang lain.
Solusi Mengatasi Permasalahan Pak Ogah
Rabbi Fernanda, mahasiswa UMRI, menyerukan agar masyarakat berhenti memberi uang kepada Pak Ogah. Dengan begitu, mereka kehilangan motivasi untuk beroperasi secara ilegal. Hal ini merupakan langkah penting untuk memutus siklus negatif yang telah lama berlangsung.
Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan. Aparat berwenang perlu menindak tegas para pelanggar aturan lalu lintas, termasuk Pak Ogah. Undang-Undang Lalu Lintas sudah mengatur sanksi pidana dan denda yang cukup berat, yaitu penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp24 juta.
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dishub, Satpol PP, Satlantas, dan Dinas Sosial berencana membentuk tim gabungan untuk menertibkan para Pak Ogah secara bertahap. Selain penindakan hukum, upaya lain yang perlu dilakukan adalah memberikan solusi alternatif, seperti menawarkan pekerjaan sebagai juru parkir resmi.
Strategi Pemecahan Masalah yang Komprehensif
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan permasalahan Pak Ogah di Pekanbaru dapat teratasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
Perbaikan infrastruktur jalan, seperti penambahan jalur alternatif dan rambu lalu lintas, juga sangat penting untuk mengurangi kepadatan dan titik rawan kemacetan yang selama ini menjadi tempat beroperasi para Pak Ogah.
Langkah-langkah tersebut akan membutuhkan waktu dan komitmen bersama. Namun, jika semua pihak bersinergi dan serius dalam menyelesaikan masalah ini, kota Pekanbaru dapat memiliki sistem lalu lintas yang lebih baik dan aman bagi semua.
Editor: Bilhaqi Amjada A’raaf
