Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029. Mereka menyoroti beberapa poin krusial dalam dokumen tersebut, mulai dari ketidakseimbangan anggaran hingga rendahnya kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD).
Juru Bicara FPKS, Datuk Iskandar Muda, mengungkapkan harapan agar RPJMD menjadi landasan hukum yang kuat untuk pembangunan Kota Medan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, fraksi menemukan beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi.
Ketimpangan Anggaran dan Defisit Pangan
Salah satu sorotan utama adalah proyeksi defisit pangan, khususnya beras, yang diperkirakan berlanjut hingga 2029. Hal ini menunjukkan Medan belum mencapai swasembada pangan. FPKS mempertanyakan strategi Pemkot Medan dalam mengatasi masalah ini, terutama mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Selain itu, FPKS juga mengkritik proporsi belanja aparatur yang masih tinggi dibandingkan belanja program yang langsung berdampak pada masyarakat. Anggaran dinilai terlalu aparatur-sentris dan perlu diubah agar lebih pro-rakyat.
FPKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tak Terduga yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Mereka meminta penjelasan mengenai dasar peningkatan dan penggunaan anggaran tersebut agar lebih transparan dan akuntabel.
Sinkronisasi Visi dan Misi dengan Pokok Pikiran DPRD
Fraksi PKS juga menyoroti kurangnya sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Pokir DPRD, yang merupakan bagian sah dari proses perencanaan pembangunan, seharusnya dipertimbangkan secara serius.
Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembangunan. FPKS mendesak Pemkot Medan untuk melakukan sinkronisasi yang lebih baik agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Kinerja Rendah Perusahaan Umum Daerah (PUD)
FPKS juga mempertanyakan strategi Pemkot Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Beberapa PUD di Medan dinilai belum optimal dan bahkan mengalami kerugian berulang.
Kinerja yang buruk ini menjadi beban keuangan daerah dan bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kemandirian fiskal. FPKS meminta langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja PUD dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
Rekomendasi dan Harapan FPKS
Secara keseluruhan, FPKS berharap Pemkot Medan segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap poin-poin yang disoroti. Transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting agar RPJMD dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Medan.
FPKS juga menyarankan agar Pemkot Medan melibatkan lebih banyak ahli dan pakar dalam merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan RPJMD Kota Medan benar-benar terwujud dengan baik.
Dengan perbaikan dan implementasi yang tepat, RPJMD Kota Medan 2025-2029 berpotensi menjadi pedoman pembangunan yang efektif dan berdampak positif bagi seluruh warga Medan. Namun, hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak.
Informasi Tambahan: Aspek Keterlibatan Masyarakat
Suatu RPJMD yang efektif harus mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat. Mekanisme yang transparan dan partisipatif, seperti forum diskusi publik, survei, dan konsultasi publik, sangat penting untuk mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan.
Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, RPJMD akan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Hal ini akan meningkatkan peluang keberhasilan pembangunan dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Informasi Tambahan: Monitoring dan Evaluasi
Setelah RPJMD disahkan, monitoring dan evaluasi yang berkala dan terukur sangat penting untuk memastikan berjalannya program sesuai rencana. Mekanisme pengawasan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, harus dibentuk.
Sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan memberikan umpan balik yang berharga untuk proses pengambilan keputusan dan penyesuaian program ke depannya. Hal ini akan memastikan RPJMD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Kesimpulannya, suksesnya RPJMD Kota Medan 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen Pemkot Medan dalam merespon kritik dan masukan dari berbagai pihak, terutama dari DPRD. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat, maka pembangunan Kota Medan dapat berjalan sesuai harapan.
