Kementerian Sosial (Kemensos) berencana meresmikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025, tepat di awal tahun ajaran baru 2025/2026. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh anak Indonesia.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya kesiapan seluruh aspek sebelum operasional Sekolah Rakyat dimulai. Satgas Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hal ini terlaksana dengan baik.
Kesiapan tersebut meliputi kurikulum yang terstruktur dan relevan, seleksi calon siswa yang tepat sasaran, ketersediaan guru yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua ini bertujuan untuk menghindari hambatan operasional di awal program.
Tahap Awal Pembentukan Sekolah Rakyat
Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat. Rinciannya adalah 63 titik pada tahap 1A dan 37 titik pada tahap 1B. Jumlah ini menjangkau 396 rombongan belajar (rombel) dan diperkirakan akan menampung sekitar 9.780 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sebagian besar sekolah akan berlokasi di Sentra milik Kemensos. Namun, Kemensos memastikan kegiatan pembelajaran tidak akan mengganggu layanan lain yang sudah berjalan di Sentra. Dukungan dari BUMN seperti PLN dan Telkom telah diusahakan untuk menjamin ketersediaan listrik dan internet.
Bangunan Sementara dan Pengadaan Lahan
Bangunan sekolah pada tahap awal bersifat sementara. Hal ini dikarenakan pengadaan lahan permanen masih dalam proses oleh pemerintah daerah. Kemensos membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyediakan lahan seluas 8,5 hektare untuk pembangunan sekolah permanen.
Proses pembangunan sekolah permanen ini memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini memastikan Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Seleksi Siswa dan Guru
Proses rekrutmen siswa tahap pertama telah dimulai. Prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi melibatkan kepala daerah dan kunjungan rumah (home visit) untuk memastikan kelayakan calon siswa.
Untuk menjamin mutu pendidikan, Kemensos membuka rekrutmen guru sebanyak 1.554 formasi untuk jabatan fungsional guru ahli pertama. Syarat utama adalah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Rekrutmen dilakukan secara transparan dan tanpa biaya.
Kerjasama Antar Kementerian
Proses seleksi guru melibatkan kerjasama beberapa kementerian, seperti Kemensos, Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN. Hal ini menjamin proses seleksi yang transparan, adil, dan profesional. Seleksi ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dengan standar seleksi yang ketat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing. Kualitas guru menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kurikulum dan Pendekatan Pembelajaran
Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa. Pendekatan individual menjadi landasan kurikulum untuk memperhatikan perbedaan kemampuan dan bakat masing-masing siswa.
Kurikulum akan menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan berpikir kritis. Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan masa depan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas kurikulum.
Selain itu, program pendampingan bagi siswa dan guru juga akan menjadi bagian penting dari Sekolah Rakyat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program dan mencegah siswa putus sekolah.
Secara keseluruhan, program Sekolah Rakyat merupakan langkah inovatif pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, hingga masyarakat luas.
Keberhasilan program ini juga akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu.
Penulis: Gita Esa Hafitri
